Gubernur Edy Rahmayadi Minta DPR RI Akomodir Ketentuan DBH yang Adil

MEDAN-Guna mendapatkan penghasilan dari Dana Bagi Hasil ( DBH ) kelapa sawit yang adil, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta kepada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) Republik Indonesia untuk mengakomodir pasal tentang DBH dalam salah satu Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas pada tahun 2022.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat kegiatan Kunjungan Badan Legislasi DPR-RI dalam rangka Sosialisasi Tahap I Program Legislasi Nasional RUU Prioritas tahun 2022 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Senin ( 24/1/2022 ). 

Baca juga: Hadiri Launching Vaksinasi Booster, Wabup Samosir: Sinergitas Merupakan Kunci Kesuksesan

Padahal, menurut Edy Rahmayadi, Sumatera Utara memberikan penghasilan Rp575 triliun untuk negara. Namun yang kembali diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara hanya 4% saja. 

Karena itu, jalan di Sumut tidak pernah dapat diperbaiki secara keseluruhan, sebab anggarannya per tahun hanya Rp400 miliar. Padahal, Sumut memiliki jalan provinsi terpanjang di Indonesia sepanjang 3.000, 5 km. 

Baca juga: Antisipasi Banjir Babinsa Koramil 08/RP Beri Saran Normalisasi Sungai Penghubung 2 Kelurahan

“Atas nama rakyat Sumut mohon ini dapat terealisasi, untuk dapat (dilakukan) pembangunan di Sumut, ” ujar Edy.

Senada dengan Gubernur Edy Rahmayadi, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Nasution juga mengharapkan DBH sawit untuk Sumut ke depan bisa lebih besar. Menurutnya, DBH sebesar 4% tidak bisa digunakan untuk merawat jalan. 

Baca juga: Wakil Bupati Samosir Hadiri Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2022

“Harapan kami, DBH untuk Sumut dimaksimalkan, kalau mungkin bisa 30%, Alhamdulillah, ” kata Harun.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Abdul Wahid juga mengatakan hal yang sama. Ia berasal dari Riau yang juga memiliki aktivitas perkebunan. Memang tidak bisa dipungkiri, aktivitas perkebunan memberikan dampak positif yakni membuka lapangan kerja yang besar dan meningkatkan perekonomian. Namun juga berdampak buruk bagi infrastruktur.

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Beberapa Proyek KCJB Di Pemprov Jabar

“Itu protes masyarakat, karena adanya truk ODOL (over dimetion over loading) pada aktivitas perkebunan, ini jadi catatan kami, ” kata Abdul Wahid.

Wahid menyampaikan, ada 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2022. Salah satu RUU yang masuk ke dalam program legislasi nasional pada tahun 2022 adalah RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Dalam RUU tersebut dibahas mengenai DBH.

Baca juga: Bupati Lantik 36 Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Tapsel

Anggota DPR RI yang hadir Luluk Nur Hamidah menanggapi permintaan gubernur tersebut. Menurutnya, sarana dan prasarana yang terkait dengan aktivitas perkebunan sebenarnya bisa didukung melalui dana Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS). 

Untuk itu, Ia akan menerima masukan Gubernur Edy Rahmayadi untuk selanjutnya memanggil beberapa pihak termasuk BPDKS serta kementerian terkait untuk membicarakan hal itu. “Apa yang disampaikan Pak Gubernur menjadi penting bagi saya, ” ujar Luluk. ( Karmel )