Miris, Kejatisu Geledah Gudang BBM Tanpa Didampingi Polisi dan BPH Migas

MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dibantu oleh personil Kodam l/BB melakukan penggeledahan terhadap SPBU dan gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jalan Mandala, Yos Sudarso dan Marelan, pada Rabu (6/11/2024).

Kegiatan itu menjadi kontroversi di masyarakat. Pasalnya pada tanggal 4 November 2024, Kejatisu sudah melakukan penyidikan, namun belum mengantongi jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh perusahaan - perusahaan penyalur BBM non subsidi.

Baca juga: Polri Watch Desak Polda Sumut Usut Kasus Penipuan Berkedok Menawarkan Kendaraan Murah

Selain itu, kegiatan itu diduga  terdapat keganjalan, karena tidak melibatkan pihak kepolisian, Penyidik ​​Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Adapun nomor surat perintah penyidikan itu  43/L2/Fd. 2/11/2024 dan ditandatangani oleh Kepala Kejatisu, Idianto, SH, MH secara elektronik.

Baca juga: UU TPKS Resmi Diundangkan, Puan Maharani Minta Peraturan Turunan Segera Terbit

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 28/PUU-XXl/2023, menolak seluruh permohonan yang menguji kontitisionalitas kewenangan jaksa melakukan penyidikan perkara korupsi. Putusan ini berlaku final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum.

Artinya, Kejatisu belum bisa melakukan penggeledahan karena belum ditemukannya kerugian negara, dan wewenang tersebut atau yang bisa melakukan penyelidikan adalah pihak kepolisian.

Baca juga: Supriansa Imbau Kejati Riau Tak Setengah-Setengah Beri Tuntutan kepada Pengedar Narkoba

Saat dikonfirmasi, Fungsioner humas Kejatisu, Monang Sitohang, SH menjelaskan bahwa kerugian negara masih dalam proses penyelidikan

"Sampai sekarang belum, masih berproses, " tutup Monang.

Baca juga: Romo Syafi'i Tekankan Penegakan Hukum yang Berkaitan dengan Optimalisasi Penerimaan Negara

Disinggung terkait berita miring tentang surat bantuan tenaga pengawalan dan pengamanan untuk penggeledahan gudang BBM diduga tidak diketahui Kepala Kejatisu, Monang membantah hal itu.

"Yang jelas resmi, karena kalau geledah itu kan yang pertama bukan surat dari pimpinan, tapi surat dari pengadilan ada, " tegas Monang.

Baca juga: KPK OTT Bupati Langkat, DPP LSM CIFOR: Firly Bahuri Sangat Hebat dan Berani

Lanjut Monang, surat penggeledahan dari pengadilan sudah ada tanpa harus diketahui dari atasan.

"Tau atau tidak yang jelas kalau ada izin dari pengadilan sudah sah secara hukum, " tegas Monang.